Langkat | Pafikabupatenlangkat – Untuk memuluskan bagi-bagi proyek di Dinas PUPR Langkat pada anggaran RAPBD Tahun 2024, Deni, seorang oknum Kepala Bidang (Kabid) yang menjadi orang kepercayaan Kepala Dinas (Kadis), diduga melakukan sejumlah lobi.
Lobi-lobi ini dilakukan kepada oknum aparat penegak hukum baik di lingkungan Adyaksa maupun Bhayangkara. Hal ini terungkap setelah tersebar kabar di berbagai grup bahwa sejumlah pejabat penting di lingkungan kejaksaan dan kepolisian menerima uang pengamanan.
Bocornya data oknum-oknum penerima uang tersebut membuat masyarakat Kabupaten Langkat tersentak. Oknum aparat yang menduduki jabatan penting di lingkungan Polri dan Adyaksa tercatat menerima sejumlah uang dengan jumlah bervariasi.
Jika ditotal, uang pengamanan yang dibagikan kepada oknum-oknum tersebut mencapai lebih dari Rp. 1,5 miliar. Setelah aparat penegak hukum diduga disuap , Deni kemudian menjalankan misi selanjutnya yaitu memilih rekanan atau kontraktor yang akan diberikan “kue proyek”.
Bagi rekanan (kontraktor) yang ingin mendapatkan pekerjaan tidaklah tratis, melainkan harus membayar uang fee proyek sebesar 15%. Untuk teknis selanjutnya, Deni yang mengatur rekanan mana yang akan dimenangkan atau dikalahkan.
Tidak sehatnya proses lelang atau pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Langkat perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum. Penyidik harus memeriksa Deni selaku Kabid.
“Kalau proyek tender itu bayar fee-nya 15%, tapi kalau yang penunjukan langsung (PL) sebesar 17,5%. Memang sudah menjadi rahasia umum,” Kata seorang rekanan yang mengaku telah membeli beberapa paket proyek kepada Metro-Langkatbinjai.com, Jumat (14/6).
Terpisah, Deni T, Kabid Cipta Karya yang disebut sebagai pengatur paket proyek sekaligus orang kepercayaan Kadis PUPR, saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan seluler beberapa hari lalu, mengaku semua tudingan yang dialamatkan kepadanya adalah hoaks. “Hoaks itu, bang,” Jawabnya singkat melalui chat WhatsApp.
