Nusa Tenggara Timur, Indonesia — Sebuah tragedi memilukan terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), setelah seorang siswa Sekolah Dasar (SD) berusia 10 tahun ditemukan meninggal dunia setelah diduga mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku tulis dan pena untuk sekolah. Peristiwa ini menarik perhatian luas publik dan pejabat, serta memicu kritik terhadap pemenuhan hak dasar anak di Indonesia.
Kronologi Peristiwa
Korban yang berinisial YBR merupakan siswa kelas IV SD di Ngada. Menurut laporan media, ia diduga mengalami tekanan emosional setelah ibunya tidak mampu memenuhi permintaannya untuk membeli alat tulis seharga kurang dari Rp10.000, sehingga ia memilih mengakhiri hidupnya di dekat pondok tempat tinggalnya bersama neneknya. Peristiwa ini terjadi pada akhir Januari 2026 dan kemudian memicu beragam reaksi dari masyarakat, lembaga advokasi, serta pemerintah.
Reaksi LBH Medan dan Kritik Terhadap Pemerintah
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Irvan Saputra, menyampaikan dukacita mendalam atas kejadian ini sambil menyoroti persoalan struktur sosial-ekonomi yang menjadi latar belakang tragedi. Menurutnya, peristiwa ini bukan sekadar persoalan individual, tetapi merupakan bukti kegagalan struktural negara dalam menangani kemiskinan dan pemenuhan hak dasar anak, khususnya di sektor pendidikan.
Irvan menambahkan bahwa kebijakan yang hanya bersifat parsial dan program bantuan yang tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan membuat banyak anak masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan pendidikan paling dasar, termasuk buku dan alat tulis.
Komitmen Pemerintah dan Dukungan Lembaga
Pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan dukacita yang mendalam serta menegaskan pentingnya dukungan tidak hanya dari segi finansial, tetapi juga pendampingan psikososial dan lingkungan belajar yang suportif bagi anak-anak, terutama dari keluarga rentan. Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah serta koordinasi lintas sektor telah dilakukan untuk mendukung keluarga korban serta memastikan keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak lainnya.
Selain itu, peristiwa ini juga memicu perhatian dari berbagai pihak lain, termasuk organisasi internasional yang memperjuangkan hak anak. Mereka mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemberantasan kemiskinan dan akses pendidikan yang layak agar kasus serupa tidak terulang.
Sorotan Publik dan Wakil Rakyat
Tragedi ini juga disoroti oleh anggota parlemen seperti Ketua DPR RI, yang menilai peristiwa tersebut sebagai teguran keras terhadap negara terkait pemenuhan hak dasar anak — terutama kebutuhan pendidikan dan kesehatan mental yang sering kali kurang mendapat perhatian. Mereka menekankan bahwa program bantuan pendidikan dan perlindungan anak harus ditinjau kembali agar lebih tepat sasaran dan memastikan tidak ada lagi anak yang kehilangan harapan karena keterbatasan ekonomi.
Kesimpulan: Tragedi yang menimpa YBR bukan hanya menjadi persoalan keluarga atau sekolah saja, tetapi dipandang sebagai cerminan dari persoalan sistemik yang melibatkan kemiskinan struktural, kelemahan dalam sistem pendidikan, serta kurangnya pemenuhan hak dasar anak. Berbagai elemen masyarakat tampil menyerukan agar negara dan pemangku kebijakan serius mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan sosial serta pendidikan yang benar-benar berpihak kepada anak-anak Indonesia.