Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI dan mengungkap capaian luar biasa dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam rapat tersebut, Maman menyatakan bahwa penyaluran KUR ke sektor produksi telah mencapai 60,7 persen, menandai rekor baru sepanjang sejarah program KUR.
Alokasi dan Realisasi KUR 2025
- Alokasi plafon KUR untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 286,61 triliun, menurut pernyataan Maman dalam rapat bersama DPR.
- Target debitur untuk tahun ini adalah 2,34 juta debitur baru dan 1,17 juta debitur graduasi.
- Sampai 15 November 2025, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp 238,7 triliun, atau sekitar 83,2% dari target total.
- Dari total debitur, 1,32 juta tercatat sebagai debitur graduasi, melebihi target graduasi (112% dari target), sementara 2,25 juta adalah debitur baru (96,38% dari target).
Capaian Produksi: Rekor Sejarah
Menurut Maman, tingkat penyaluran KUR ke sektor produksi sebesar 60,7% ini tidak hanya melebihi target, tetapi juga merupakan rekor tertinggi sejak program KUR berjalan. Dia menyatakan bahwa sebelumnya, persentase alokasi ke sektor produksi berkisar di angka 54–57% pada beberapa tahun terakhir.
Maman optimistis bahwa angka tersebut bisa terus naik. Dia menargetkan penyaluran KUR ke sektor produksi bisa mencapai 61% sebelum akhir tahun.
Filosofi di Balik Fokus Produksi
Maman menjelaskan bahwa fokus penyaluran KUR ke sektor produksi merupakan strategi penting dari pemerintah. Menurutnya, arus likuiditas ke sektor produksi memberikan efek berganda (multiplier effect):
- Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas produksi lokal.
- Menyerap lebih banyak tenaga kerja.
- Menumbuhkan nilai tambah ekonomi di daerah.
Dia juga menekankan pentingnya kualitas pendistribusian KUR, bukan semata mengejar angka. Menurut Maman, keberhasilan program KUR harus diukur bukan hanya dari seberapa besar dana yang disalurkan, tetapi juga dari bagaimana dana tersebut dapat berdampak nyata pada perekonomian riil.
Dukungan DPR dan Sinergi Kebijakan
Pencapaian ini tidak lepas dari dukungan Komisi VII DPR dalam rapat kerja. Maman secara terbuka menyatakan kegembiraannya: “kami … agak mau menyombong sedikit … kalau kita bisa pamer ke teman-teman Komisi VII,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Sinergi ini mencerminkan strategi kebijakan pembiayaan UMKM yang semakin diarahkan ke efektivitas, bukan sekadar kuantitas, demi penguatan sektor riil yang produktif.
Impak Ekonomi Lebih Luas
Beberapa pengamat menilai bahwa dominasi alokasi KUR ke sektor produksi bisa memperkuat fondasi ekonomi nasional. Salah satu poin penting: ketika lebih banyak modal KUR mengalir ke industri pengolahan, pertanian, dan produksi lokal, potensi untuk pertumbuhan lapangan kerja, ekspor, dan efisiensi rantai nilai meningkat secara signifikan.
Komitmen Digitalisasi UMKM
Selain fokus pembiayaan, Maman juga menyebutkan bahwa Kementerian UMKM terus berupaya memperkuat data dan sistem digital UMKM. Salah satu proyek besar adalah pengembangan super app UMKM, yang direncanakan akan diluncurkan pada akhir 2025. Tujuan utamanya: memiliki basis data yang akurat — tentang lokasi UMKM, permasalahan, dan pola perkembangan usaha — agar intervensi kebijakan bisa lebih tepat sasaran.
Optimisme Penyerapan Tenaga Kerja
Dalam konteks ekonomi makro, Maman juga menegaskan bahwa penyaluran KUR dengan dominasi sektor produksi berpotensi menyerap jutaan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja melalui penguatan UMKM.
Catatan Historis
- Menurut data Maman, pada tahun 2020 alokasi KUR ke sektor produksi hanya 54%, dan sempat turun di tahun-tahun berikutnya.
- Ini adalah kali pertama dalam sejarah program KUR bahwa porsi produksi menembus angka 60%.
Pencapaian penyaluran KUR ke sektor produksi sebesar 60,7 persen merupakan tonggak penting dalam kebijakan pembiayaan UMKM di Indonesia. Menteri UMKM Maman Abdurrahman memandang ini bukan hanya sebagai keberhasilan kuantitatif, tetapi juga sebagai bentuk pergeseran strategi ke arah pembiayaan yang lebih berkualitas dan produktif. Sinergi dengan DPR, dukungan lembaga perbankan, serta komitmen digitalisasi UMKM menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi tersebut.
Penulis: Sri Rahmawati | Editor: Agung Pramono